Suarasantrinews.com – Bencana banjir yang meluas di berbagai wilayah Indonesia pada awal 2026 tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga memberi tekanan serius terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Curah hujan tinggi yang berlangsung hampir tanpa jeda menyebabkan permukiman terendam, akses transportasi terganggu, dan aktivitas usaha warga terhenti.
Di DKI Jakarta, banjir yang terjadi sejak Rabu (22/1/2026) berdampak pada 125 RT dan 14 ruas jalan. Genangan air dengan ketinggian hingga 150 sentimeter melumpuhkan mobilitas warga, distribusi barang, serta aktivitas perdagangan harian, khususnya sektor informal dan UMKM.
Wilayah penyangga ibu kota juga mengalami dampak signifikan. Banjir di Jatibening Permai, Bekasi, dan jebolnya tanggul di Ciledug, Tangerang, menyebabkan kerusakan rumah, peralatan usaha, serta aset ekonomi warga. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian finansial, terutama bagi masyarakat berpenghasilan harian yang sangat bergantung pada aktivitas ekonomi langsung.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan puncak curah hujan ekstrem terjadi pada 18–20 Januari 2026, dan potensi hujan lebat masih akan berlanjut hingga akhir bulan. Situasi ini meningkatkan risiko gangguan lanjutan terhadap infrastruktur, jalur logistik, dan pusat-pusat ekonomi lokal.
Secara nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat banjir telah terjadi di delapan provinsi, dengan dampak terparah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Ribuan warga mengungsi, sementara aktivitas pertanian, perdagangan, dan jasa di sejumlah daerah ikut terhenti.
Pemerintah pusat dan daerah terus melakukan penanganan darurat melalui evakuasi, penyaluran bantuan logistik, serta Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di beberapa wilayah Sumatera untuk menekan intensitas hujan. Langkah ini dinilai penting guna meminimalkan potensi kerugian ekonomi yang lebih besar.
Ditegaskan oleh Ketua Umum Forum Ulama Santri Indonesia (FUSI), Gus Syaifuddin, bahwa penanganan banjir tidak boleh hanya bersifat reaktif.
“Banjir adalah bencana tahunan. Pemerintah perlu menyiapkan kebijakan mitigasi yang terencana dan berkelanjutan agar dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dapat ditekan,” ujar Gus Syaifuddin.
Ke depan, penguatan infrastruktur, tata kelola lingkungan, serta kesiapsiagaan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di tengah ancaman bencana hidrometeorologi yang terus berulang. (tyo)
