Suarasantrinews.com – Indonesia kerap dipuja sebagai raksasa nikel dunia. Cadangannya mencapai 42 persen dari total global, sementara produksi menyuplai lebih dari 60 persen kebutuhan pasar dunia. Smelter berdiri masif di Sulawesi dan Maluku, ekspor melonjak tajam sejak larangan ekspor bijih diberlakukan. Namun di balik angka-angka impresif itu, ada satu ironi besar, keuntungan ekonomi nasional justru tak sebanding.
Paradoks tersebut menjadi sorotan dalam media briefing “Reformasi Hilirisasi Nikel untuk Meningkatkan Manfaat Ekonomi” yang digelar Transisi Bersih di Jakarta, Rabu (14/1/2025). Direktur Eksekutif Transisi Bersih, Abdurrahman Arum, menyebut hilirisasi nikel Indonesia bukan gagal, melainkan tersesat arah.
Produksi, kata Abdurrahman Arum, melonjak lebih dari 10 kali lipat sejak 2017. Namun, alih-alih memperkuat pendapatan negara, banjir pasokan justru menekan harga nikel dunia. Ekspor meningkat dari sisi volume, tetapi nilai tambahnya kian menipis.
Sejak 2022, dampaknya makin terasa. Pendapatan ekspor cenderung stagnan meski produksi terus digenjot. Salah satu biang keladinya adalah over-investasi. Sejak Undang-Undang Minerba 2009, investasi nikel telah mengalir deras, rata-rata lebih dari US$1 miliar per tahun. Ketika investasi tak diimbangi pengendalian produksi, pasar global kelebihan pasokan dan harga pun jatuh.
Ironi tak berhenti di situ. Harga nikel Indonesia yang sangat murah justru dipandang sebagai ancaman oleh negara tujuan ekspor. China, Uni Eropa, hingga Amerika Serikat menilai praktik tersebut merusak industri domestik mereka. Akibatnya, Indonesia dikenai bea masuk antidumping dengan tarif tinggi—bahkan di Amerika Serikat mencapai 50–100 persen.
“Kita sudah memberi subsidi besar-besaran, tapi pasar global justru menolak harga murah itu,” ujar Abdurrahman Arum.
Dalam struktur industri saat ini, nilai tambah nikel disebut bocor ke luar negeri. Laba bersih mayoritas dinikmati investor asing, sementara potensi pajak tergerus oleh berbagai insentif fiskal. Biaya produksi yang seharusnya menjadi pengungkit ekonomi nasional justru ditekan serendah mungkin melalui upah murah, standar lingkungan longgar, dan minimnya komponen lokal.
Padahal, biaya produksi nikel Indonesia termasuk yang termurah di dunia, bahkan lebih dari 50 persen lebih rendah dibanding China. Kondisi ini menunjukkan masih adanya ruang untuk menaikkan standar tanpa mengorbankan daya saing.
Transisi Bersih pun mengusulkan pergeseran strategi. Produksi perlu dikendalikan melalui kuota agar harga global terkerek. Tarif ekspor dinilai penting agar negara ikut menikmati hasil. Insentif fiskal yang dinilai bocor perlu dievaluasi, sementara standar lingkungan dan tata kelola harus diperketat. Bahkan, Indonesia disebut memiliki peluang mengendalikan pasar nikel dunia layaknya OPEC mengatur minyak.
Jika harga nikel naik dua kali lipat saja, potensi penerimaan negara diperkirakan bisa menembus Rp360 triliun per tahun. Dengan kenaikan empat kali lipat, angkanya mendekati Rp800 triliun melampaui penerimaan Pajak Penghasilan Badan nasional.
Dari sisi keberlanjutan, Direktur CELIOS Bhima Yudhistira mengingatkan ancaman lain. Dengan laju produksi saat ini, cadangan nikel Indonesia diperkirakan bisa kritis dalam 11–12 tahun. Sejumlah smelter bahkan mulai mengimpor bijih dari Filipina, sebuah sinyal bahwa euforia produksi menyimpan risiko jangka panjang.
Bhima Yudhistira juga menyoroti struktur pasar nikel Indonesia yang cenderung monopsoni, dengan China sebagai pembeli utama. Ketergantungan ini membuat posisi tawar Indonesia tetap lemah, meski cadangannya besar. Penguatan BUMN sebagai national champion dan diversifikasi pasar dinilai menjadi kunci.
Pada akhirnya, hilirisasi seharusnya bukan soal seberapa banyak nikel diproduksi, melainkan seberapa besar manfaatnya bagi rakyat. Tanpa koreksi kebijakan yang tegas, nikel berisiko hanya menjadi kebanggaan statistik, bukan sumber kesejahteraan nasional. (tan)
